JAKARTA - Perum Bulog menegaskan perannya semakin strategis dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan perusahaan akan mengelola sembilan bahan pokok ketika statusnya resmi menjadi badan otonom.
Langkah ini diharapkan memperkuat stabilisasi pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rizal menekankan bahwa pengelolaan tidak hanya terbatas pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta bahan pokok penting lainnya.
Hal ini selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar Bulog kembali menjadi lembaga yang berperan luas dalam stabilisasi pangan.
Saat ini Bulog masih fokus pada pengelolaan beras dan jagung, sebagai komoditas utama yang menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai lembaga logistik milik negara. Namun, rencana perluasan peran ini akan menempatkan Bulog sebagai pengendali pasokan sembako yang lebih komprehensif dan strategis.
Bulog Menjadi Pilar Stabilisasi Harga Pangan
“Ke depan, Bulog bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok,” ujar Rizal dalam Talkshow Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (8/2/2026). Pernyataan ini menegaskan niat pemerintah menjadikan Bulog sebagai lembaga utama dalam menjaga keterjangkauan harga sembako.
Pengelolaan yang lebih luas memungkinkan Bulog menyesuaikan pasokan sesuai kebutuhan pasar, sehingga fluktuasi harga dapat dikendalikan. Hal ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang musim tertentu, seperti Ramadan atau Hari Raya.
Dengan status badan otonom, Bulog tidak lagi harus memperhitungkan untung-rugi layaknya BUMN komersial. Lembaga ini dapat berfokus pada fungsi sosial dan ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung target swasembada pangan.
Perluasan Peran Sesuai Arahan Presiden
Rizal menegaskan Presiden Prabowo berharap Bulog dapat kembali berperan seperti era kepemimpinan Pak Bustanil Arifin, yang mengelola berbagai komoditas strategis di masa lalu. Hal ini menunjukkan pentingnya Bulog sebagai lembaga stabilisasi pangan nasional yang memiliki jangkauan luas.
Transformasi Bulog menjadi badan otonom telah dibahas bersama Komisi IV DPR, yang menangani pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Dengan dukungan legislatif, diharapkan Bulog dapat menjalankan peran barunya secara efektif mulai 2026.
Penguatan peran ini juga bertujuan untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan pada 2027. Bulog menjadi penyangga pasokan dan pengendali harga, sehingga seluruh rantai pasokan sembako nasional dapat lebih stabil dan terjamin.
Sembilan Bahan Pokok yang Akan Dikendalikan Bulog
Selain beras dan jagung, sembilan bahan pokok yang akan dikelola meliputi minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta bahan pokok penting lainnya. Hal ini memastikan Bulog mampu merespons kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan pengelolaan yang lebih luas, Bulog diharapkan dapat mengantisipasi kelangkaan komoditas dan menjaga harga tetap stabil, terutama saat kondisi pasokan terganggu. Strategi ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Rizal menekankan, pengelolaan sembako yang komprehensif ini akan memungkinkan Bulog menyesuaikan stok dan distribusi dengan cepat, serta memberikan kepastian pasokan di seluruh wilayah Indonesia.
Badan Otonom Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional
Status badan otonom memungkinkan Bulog beroperasi tanpa terikat logika komersial BUMN, sehingga lebih fokus pada fungsi sosial dan strategis. Transformasi ini menegaskan peran Bulog sebagai penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan.
Dengan strategi ini, Bulog tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong keterjangkauan harga bagi masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan pokok. Dampaknya, ekonomi rakyat dapat lebih stabil dan terjamin.
Rencana ini diharapkan terealisasi pada 2026, sehingga Bulog bisa memaksimalkan fungsi pengelolaan sembako nasional dan memperkuat ketahanan pangan menjelang target swasembada pangan pada 2027.