JAKARTA - Kebijakan tarif listrik yang stabil menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. 

Keputusan ini memberikan kepastian bagi pelanggan dalam merencanakan pengeluaran bulanan. Selain itu, stabilitas tarif juga mendukung aktivitas rumah tangga dan bisnis agar tetap berjalan lancar.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan tarif listrik PLN untuk triwulan II tahun 2026, berlaku mulai 1 April. Penetapan ini menjadi bagian dari evaluasi rutin yang mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan tetap merasa aman terhadap biaya listrik.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa tarif listrik untuk periode April–Juni 2026 tetap sama seperti triwulan sebelumnya. 

Masyarakat tidak perlu khawatir, karena penetapan ini mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro dan menjaga daya beli. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Penerapan Tarif untuk Seluruh Pelanggan

Penetapan tarif berlaku untuk seluruh pelanggan PLN, baik prabayar maupun pascabayar, dengan perbedaan hanya berdasarkan golongan dan daya listrik, bukan jenis pembayaran. Hal ini memberikan kejelasan bahwa sistem pembayaran tidak memengaruhi tarif yang dikenakan. Dengan demikian, pelanggan dapat memahami struktur tarif secara lebih transparan.

Kebijakan ini juga memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antara pelanggan dengan metode pembayaran berbeda. Semua pelanggan mendapatkan tarif sesuai golongan daya yang digunakan. Hal ini menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem yang adil dan merata.

Rincian Tarif untuk Rumah Tangga dan Bisnis

Rincian tarif listrik PLN triwulan II 2026 mencakup berbagai golongan pelanggan, mulai dari rumah tangga hingga bisnis. Untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi, tarif 900 VA sebesar Rp 1.352 per kWh. Sementara itu, daya 1.300 VA hingga 2.200 VA dikenakan tarif Rp 1.444,70 per kWh.

Untuk daya yang lebih tinggi, yaitu 3.500 hingga 5.500 VA, tarif ditetapkan sebesar Rp 1.699,53 per kWh. Pelanggan dengan daya 6.600 VA juga dikenakan tarif yang sama. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian tarif berdasarkan kapasitas daya listrik yang digunakan.

Pada sektor bisnis, pelanggan dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dikenakan tarif Rp 1.444,70 per kWh. Sementara pelanggan bisnis dengan daya 200 kVA dikenakan tarif Rp 1.114,74 per kWh. Struktur tarif ini dirancang untuk mendukung keberlangsungan usaha.

Tarif Industri, Pemerintah, dan Sosial

Untuk pelanggan industri, tarif 200 kVA ditetapkan sebesar Rp 1.114,74 per kWh. Sedangkan industri dengan daya 30.000 kVA dikenakan tarif Rp 996,74 per kWh. Tarif ini menjadi bagian dari dukungan terhadap sektor industri nasional.

Pada fasilitas pemerintah dan penerangan jalan, tarif 6.600 VA hingga 200 kVA sebesar Rp 1.699,53 per kWh. Untuk daya 200 kVA sebesar Rp 1.522,88 per kWh dan penerangan jalan umum sebesar Rp 1.699,53 per kWh. Selain itu, berbagai tegangan lain dikenakan tarif Rp 1.644,52 per kWh.

Untuk pelayanan sosial, tarif listrik bervariasi mulai dari Rp 325 per kWh untuk 450 VA hingga Rp 925 per kWh untuk daya 200 kVA. Sementara subsidi rumah tangga ditetapkan sebesar Rp 415 per kWh untuk 450 VA dan Rp 605 per kWh untuk 900 VA. Kebijakan ini menunjukkan perhatian terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Simulasi Token dan Imbauan Efisiensi Energi

Contoh perhitungan token listrik sebesar Rp 50.000 menunjukkan jumlah kWh yang diterima berbeda sesuai daya listrik. Pajak Penerangan Jalan dikenakan sebesar 2,4 persen untuk daya hingga 2.200 VA, 3 persen untuk 3.500 hingga 5.500 VA, dan 4 persen untuk 6.600 VA. 

Perhitungan dilakukan dengan rumus kWh sama dengan nominal token dikurangi PPJ dibagi tarif dasar listrik.

Hasil perhitungan untuk rumah tangga non-subsidi menunjukkan bahwa daya 900 VA memperoleh sekitar 36,09 kWh. Untuk daya 1.300 hingga 2.200 VA sekitar 33,78 kWh, sedangkan daya 3.500 hingga 5.500 VA sekitar 28,54 kWh. Sementara itu, daya 6.600 VA memperoleh sekitar 28,24 kWh.

Tri Winarno juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional. Penggunaan listrik yang bijak dapat membantu menjaga ketersediaan energi dalam jangka panjang. Dengan efisiensi, masyarakat turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas energi nasional.