Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kinerja enam dari 146 perusahaan pembiayaan yang hingga kini belum memenuhi ketentuan mengenai kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 100 miliar, seiring mendekatnya batas akhir yang ditetapkan pada Desember 2024. Hal ini menjadi perhatian serius bagi OJK karena dapat mempengaruhi stabilitas sektor pembiayaan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menjelaskan bahwa faktor utama yang menghambat perusahaan-perusahaan ini dalam memenuhi ketentuan adalah belum dilakukannya penyuntikan modal. "Selain itu, proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat, 10 Januari 2025.

Agusman menegaskan bahwa pihak OJK akan terus memantau dan melakukan berbagai langkah strategis terkait perkembangan rencana aksi (action plan) perusahaan-perusahaan ini dalam upaya memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Langkah-langkah tersebut meliputi injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan investor yang kredibel, hingga opsi pengembalian izin usaha apabila cara-cara lain tidak membuahkan hasil.

Pemantauan ini tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan regulasi, tetapi juga untuk menjaga tingkat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap industri pembiayaan di Indonesia. Dalam laporan terbarunya, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp 501,37 triliun per November 2024, menunjukkan pertumbuhan 7,27% secara Year on Year (YoY). Angka-angka ini menandakan bahwa meskipun tantangan ada, sektor ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan.

Namun, peningkatan kinerja ini juga diikuti oleh kenaikan Non-Performing Financing (NPF) Gross perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,71% per November 2024, meningkat dari 2,60% di bulan sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan meningkat, di saat yang sama risiko gagal bayar juga mengalami kenaikan. Pengawasan ketat dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan pembiayaan, dan pemegang saham, sangatlah penting untuk menavigasi tantangan ini.

Dalam konteks ini, Agusman menjelaskan bahwa OJK terus berkomitmen dalam melakukan pengawasan yang lebih proaktif dan preventif. "Kami akan memastikan bahwa setiap tindakan yang kami ambil adalah demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri pembiayaan di Indonesia," tegas Agusman. Komitmen OJK ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pemangku kepentingan dalam industri ini.

Dengan adanya dinamika yang terjadi, berbagai pihak di industri pembiayaan dihimbau untuk secara aktif mencari solusi inovatif dalam memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Langkah ini perlu diiringi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mengantisipasi perubahan regulasi dan menjaga daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, perusahaan-perusahaan pembiayaan diharapkan dapat lebih terbuka terhadap berbagai opsi pendanaan dan investasi. Hal ini termasuk menggandeng mitra strategis yang dapat memberikan suntikan modal maupun teknologi agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan servis kepada konsumen.

Dengan berbagai strategi dan pengawasan ketat yang diterapkan, OJK berharap dapat memastikan bahwa sektor pembiayaan di Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjawab tantangan industri sekaligus membuka peluang baru yang dapat dioptimalkan oleh semua pelaku di industri ini.