Di tengah ancaman kelangkaan dan harga yang melonjak, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, menerima kunjungan dari Pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah untuk membahas penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG. Pertemuan penting ini berlangsung di ruang kerja Gubernur pada Selasa, 14 Januari 2025, dengan fokus utama pada strategi untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah tersebut.

Dalam sesi audiensi tersebut, Ketua Pengurus Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal, memaparkan berbagai isu kritis, terutama kekhawatiran terkait pengurangan kuota BBM dan LPG yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Kami juga melihat adanya pengurangan kuota BBM dan LPG 3 Kg oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada potensi kelangkaan dan kenaikan harga barang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat," ungkap Abdulkadir. Pernyataan ini menggambarkan situasi sulit yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tengah, mengingat bahan bakar dan LPG merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan sehari-hari.

Momen audiensi ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto, yang bertindak sebagai pendamping Gubernur. Pertemuan ini bukan hanya sekedar keluh kesah dari pihak Hiswana Migas, namun lebih kepada dialog konstruktif untuk mencari solusi yang dapat mengatasi potensi defisit energi dan implikasi ekonomi yang dihadapi masyarakat lokal.

Pemaparan Abdulkadir juga menyoroti pembatalan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang sebelumnya diisukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini diapresiasi dengan positif, meskipun sayangnya harga barang kebutuhan pokok terlanjur mengalami kenaikan. Hal ini memperparah kekhawatiran akan daya beli masyarakat yang terus tertekan.

Dalam pertemuan tersebut, Abdulkadir menekankan betapa pentingnya penambahan kuota menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, periode di mana konsumsi cenderung meningkat. "Kami berharap pemerintah daerah dapat mendesak pemerintah pusat untuk menambah kuota BBM dan LPG 3 Kg, demi memastikan kestabilan pasokan dan harga di pasar," pintanya dengan penuh harapan.

Menanggapi kebutuhan mendesak ini, Gubernur Rusdy Mastura menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh Hiswana Migas. "Pemerintah daerah akan berupaya maksimal agar kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan LPG 3 Kg dapat terpenuhi," tuturnya. Meskipun penentuan kuota masih di bawah kendali pemerintah pusat, Rusdy berinisiatif aktif dalam upaya untuk menambah pasokan energi bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Bersamaan dengan itu, Gubernur telah memerintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk proaktif dalam menjalin komunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Saya sudah meminta Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk memfasilitasi komunikasi dengan BPH Migas guna mengajukan tambahan kuota untuk Sulawesi Tengah," tambahnya lagi, menunjukkan keseriusan dan langkah konkret yang diambil untuk menangani isu ini.

Terkait dengan topik ini, penting pula mencatat bahwa kondisi ketidakpastian ini turut menguji ketahanan ekonomi lokal dan daya beli masyarakat, yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Kerja sama antara pemerintah daerah, regulator, dan stakeholder terkait menjadi kunci untuk menyelesaikan kendala kelangkaan energi ini dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan dukungan penuh dari Gubernur, diharapkan akan ada terobosan positif yang mampu mengatasi tantangan pasokan BBM dan LPG di Sulawesi Tengah, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam penyelesaian krisis energi yang berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat setempat.

Sebagai tambahan, pemantauan berkelanjutan terhadap situasi di lapangan perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan mampu meredam spekulasi harga dan menjamin keterjangkauan pasokan bagi masyarakat luas. Hiswana Migas dan pemerintah daerah diharapkan memberikan laporan secara berkala kepada publik terkait perkembangan upaya penambahan kuota, sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penanganan masalah ini.

Dengan perhatian yang intensif, komitmen kuat, dan kerja sama stakeholder terkait, upaya pemenuhan kebutuhan energi di Sulawesi Tengah, seperti diharapkan banyak pihak, akan dapat berjalan lancar dan memenuhi ekspektasi yang ada. Potensi keberhasilan ini, pada gilirannya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola tantangan nasional dan lokal secara efektif.