Persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kapuas Hulu kembali menjadi sorotan setelah Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, secara tegas meminta aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan ketat. Pernyataan ini disampaikan setelah adanya kekhawatiran terkait potensi "permainan" yang dapat mengakibatkan penyaluran BBM tidak tepat sasaran, menyebabkan kelangkaan, dan kenaikan harga yang meresahkan masyarakat.

Dalam pernyataannya pada Kamis, 9 Januari 2025 di Putussibau, Kapuas Hulu, Fransiskus mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran BBM, mengingat BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. "Terkait dengan penyaluran BBM dari SPBU apakah sudah tepat sasaran atau tidak, itu saja, karena BBM menyangkut hajat hidup masyarakat," tegas Fransiskus.

Keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga BBM jenis pertalite di Putussibau dan sekitarnya semakin intens dalam sepekan terakhir. Harga pertalite yang biasanya dijual seharga Rp12 ribu per liter di kios pengecer mengalami kenaikan menjadi Rp15 ribu per liter, bahkan mencapai Rp15 ribu di beberapa tempat. Kondisi ini memicu keresahan karena masyarakat harus berjuang untuk memperoleh BBM dengan harga yang lebih tinggi, sementara pasokan di SPBU juga kerap sulit didapatkan.

Fransiskus menuturkan bahwa ia telah melakukan pengecekan ke Pertamina dan mendapatkan informasi bahwa berdasarkan data jumlah penduduk dan kuota BBM, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kapuas Hulu. Meski demikian, jika di lapangan justru terjadi kelangkaan dan kenaikan harga, maka perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. "Kalau stok BBM stabil seperti biasa tetapi terjadi kelangkaan berarti ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti," ujarnya.

Selain kemungkinan "permainan" di level SPBU, Bupati Fransiskus juga mencurigai bahwa pengurangan kuota dari Pertamina bisa menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan ini. "Jika ada pengurangan kuota itu sudah menjadi ranah Pertamina, bisa jadi juga salah satu penyebab kelangkaan, tapi kami akan mempertanyakan itu ke Pertamina," tambahnya.

Dalam menghadapi isu ini, Fransiskus menyatakan dukungannya terhadap rencana DPRD Kapuas Hulu yang berencana memanggil pemilik SPBU untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Langkah ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. "Yang jelas saya minta aparat penegak hukum lakukan monitoring terhadap penyaluran BBM di SPBU," pinta Fransiskus, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Kelangkaan BBM yang diikuti kenaikan harga ini menjadi sorotan serius, mengingat dampaknya yang cukup luas terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. BBM merupakan komponen vital yang turut menentukan harga barang dan jasa lainnya. Apabila kelangkaan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan menambah beban ekonomi masyarakat.

Langkah proaktif dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan mengundang pemilik SPBU diharapkan dapat segera mengatasi permasalahan ini. Pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM diharapkan dapat memastikan BBM benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya.

Dalam kondisi seperti ini, transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, SPBU, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah nyata yang segera diambil untuk memastikan bahwa hak dasar masyarakat untuk memperoleh BBM dengan harga yang wajar dan pasokan yang memadai dapat terpenuhi. Ke depannya, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga dan memastikan penyaluran BBM berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat luas.