JAKARTA - Pemerintah Indonesia segera mengumumkan skema baru subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditargetkan untuk menyelesaikan kerancuan data penerima yang selama ini terjadi. Skema ini diharapkan bisa lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data terintegrasi dari berbagai sumber. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menjelaskan bahwa evaluasi mengenai skema baru tersebut sudah mencapai 98%.

Proses Integrasi Data: Kunci Keberhasilan Skema Baru

Bahlil menjelaskan bahwa proses integrasi data penerima subsidi adalah komponen krusial dalam penyusunan skema baru ini. Pemerintah telah melakukan perubahan data hingga tiga kali untuk memastikan tidak ada tumpang tindih antara data dari Kementerian Sosial, Pertamina, PLN, dan institusi lainnya. Semua data ini kemudian disatukan dalam satu platform yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Datanya ini kan jangan sampai tumpang tindih. Selama ini data antara Kemensos, Pertamina, PLN itu lain. Sekarang datanya semua dikumpulkan ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah tinggal sedikit lagi," ujar Bahlil di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2024.

Upaya penyatuan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima subsidi BBM benar-benar mereka yang berhak dan membutuhkan. Mengatasi isu tumpang tindih data adalah langkah penting agar subsidi tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat kepada pihak yang tidak seharusnya. "Kita menyatukan semua sumber dari kementerian, lembaga, maupun BUMN untuk menjadikan satu sumber data supaya tidak terjadi tumpang tindih. Masa kita memberikan subsidi kepada orang yang tidak tepat, kan tidak pas," tegas Bahlil.

Skema Blending: Subsidi Langsung dan BLT

Meskipun belum menyebutkan waktu pasti kapan pemerintah akan mengumumkan skema baru peralihan subsidi ini, Bahlil memastikan bahwa rencananya tidak akan jauh berbeda dari konsep yang sudah pernah diperkenalkan sebelumnya. Skema tersebut melibatkan pendekatan "blending", yaitu kombinasi antara subsidi langsung pada BBM dan subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Nanti kalau sudah final semua kita umumkan, termasuk skema dan lain-lainnya. Tapi yang pernah saya ngomong itu tidak akan bergeser jauh-jauh dari situ," tandasnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan efisien bagi masyarakat. Subsidi langsung pada BBM memastikan kerterjangkauan harga, sementara BLT dapat menjadi solusi kompensasi bagi masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga BBM.

Rekomendasi BPH Migas dan Tantangan Implementasi

Menyusun skema subsidi yang tepat merupakan tanggung jawab besar, terutama di tengah ketidakstabilan harga minyak global yang dapat mempengaruhi ekonomi nasional. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga memberikan rekomendasi bahwa pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait penerapan skema ini. Tantangan dalam implementasi, seperti memastikan integrasi data yang aktual dan akurat, bisa menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan baik.

Penggunaan database terpadu dari BPS merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko ketidaktepatsasaran dalam penyaluran subsidi. Di sisi lain, BPH Migas mendesak agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan distribusi agar kebijakan subsidi bisa mencapai tujuannya.

Antisipasi Dampak Ekonomi

Perubahan skema subsidi ini diharapkan bisa mengurangi beban anggaran subsidi yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Pada tahap selanjutnya, subsidi berbasis data ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga BBM di pasaran domestik. Penggunaan subsidi secara tepat sasaran diharapkan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak fluktuasi harga.

Pemerintah Indonesia sedang dalam tahap akhir menyelesaikan skema baru subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Dengan menyatukan data dari berbagai sumber ke dalam platform BPS, diharapkan subsidi ini bisa diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Meskipun tantangan implementasi masih ada, terutama dalam hal data yang akurat dan mekanisme pengawasan, pemerintah optimis bahwa pendekatan skema blending antara subsidi langsung dan BLT akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ke depannya, kebijakan ini diharapkan dapat menopang perekonomian dan menjaga stabilitas harga BBM di Indonesia.