PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membuka babak baru dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dengan memungkinkan pekerja di sektor informal, seperti pengemudi ojek online dan tukang cukur, untuk mengakses Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BTN berharap dapat menjembatani kebutuhan perumahan bagi kalangan yang selama ini kesulitan mengakses kredit konvensional.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi pekerja informal dalam mengajukan KPR adalah ketiadaan dokumen penghasilan tetap, seperti slip gaji. "Kalau karyawan formal, mereka punya slip gaji, jadi mudah diverifikasi. Tapi untuk sektor informal, dokumentasinya sering kali tidak lengkap," ujar Nixon saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Sebagai langkah inovatif untuk mengatasi kendala ini, BTN mengandalkan histori tabungan selama 3-6 bulan sebagai dasar penilaian kelayakan kredit bagi pekerja informal. Dengan adanya catatan menabung yang konsisten dan memadai, para calon penerima diharapkan bisa lebih mudah mendapatkan akses ke KPR bersubsidi.

Selain itu, BTN telah menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan aplikasi ojek online guna memonitor catatan keuangan pengemudi. Potongan harian dari penghasilan pengemudi digunakan sebagai tabungan KPR, memungkinkan mereka dengan catatan keuangan yang baik untuk mengakses KPR. "Kami sudah bekerja sama dengan salah satu aplikator untuk memotong penghasilan harian sebagai tabungan KPR. Jika intensitas kerja tinggi dan tabungan memadai, mereka bisa mendapatkan KPR," terang Nixon.

Tak hanya pengemudi ojek online, tukang cukur juga mendapat perhatian dalam skema ini. BTN memanfaatkan data dari paguyuban sebagai alat verifikasi, di mana paguyuban mencatat histori keuangan anggota yang kemudian dilaporkan ke BTN untuk proses evaluasi lebih lanjut. “Paguyuban membantu kami mengevaluasi rekam jejak keuangan dan kepribadian anggotanya. Ini memudahkan kami untuk memverifikasi kredibilitas mereka,” tambah Nixon.

Langkah strategis BTN ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah akses perumahan bagi pekerja informal tetapi juga untuk memperluas basis nasabah KPR FLPP dari sektor ini. Saat ini, hanya 10% dari nasabah KPR FLPP BTN yang berasal dari sektor informal. Namun, BTN memiliki visi dan target ambisius untuk meningkatkan angka tersebut menjadi 20% pada tahun 2025, dengan jumlah pembiayaan KPR FLPP yang diharapkan mencapai 220-300 ribu nasabah.

“Kami ingin setidaknya 20% dari penyaluran FLPP dapat dinikmati oleh pekerja informal. Ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan inklusi keuangan di sektor ini,” pungkas Nixon, menegaskan komitmen BTN dalam memberikan akses perumahan yang lebih baik bagi pekerja informal.

Dengan berbagai inisiatif ini, BTN tidak hanya berperan sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen untuk memberikan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Inovasi skema KPR bersubsidi melalui FLPP diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup bagi pekerja informal dan, secara lebih luas, memajukan sektor perumahan nasional.