Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) menjadi salah satu solusi andalan pemerintah dalam membantu rakyat memiliki rumah sendiri. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak tiga juta rumah selama periode kepemimpinannya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa program KPR FLPP merupakan salah satu fokus utama kementerian. "Program ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat," ungkap Ara di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.

Pencapaian Sejak Awal Pemerintahan

Sejak awal masa jabatan Presiden Prabowo pada akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025, Ara melaporkan bahwa sudah sekitar 65 ribu unit rumah yang memasuki tahap pelaksanaan. "Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari unit yang telah melakukan akad dan yang tersedia dalam kondisi 'ready stock'," jelasnya.

Road Map untuk Lima Tahun ke Depan

Kementerian PKP saat ini tengah mempersiapkan peta jalan sebagai rencana kerja besar selama lima tahun ke depan dalam Kabinet Merah Putih. Peta jalan ini difokuskan untuk mencapai target ambisius tiga juta rumah per tahun melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Dengan adanya peta jalan ini, kami berupaya untuk menyinkronkan seluruh sumber daya dan kebijakan agar target ini bisa kita capai bersama," kata Ara. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dan publik dalam menciptakan solusi perumahan yang lebih terintegrasi.

Fokus pada Proyek Strategis Nasional

Sebagai bagian dari upaya strategis, Ara menegaskan bahwa kementeriannya akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum. "Ini adalah langkah penting agar pembangunan rumah dapat berjalan seiring dengan perkembangan infrastruktur kota secara keseluruhan," tambahnya.

Di tengah upaya pemerintah dalam memperbaiki akses masyarakat terhadap perumahan, peranan Wakil Menteri PKP juga menjadi sorotan. Ara meminta agar fokus pada langkah-langkah menarik investor luar negeri untuk pembangunan rumah di Indonesia. "Investasi dari luar negeri akan sangat berharga untuk mendukung pencapaian target besar ini," ujar Ara.

Peningkatan Struktur dan Organisasi Kementerian

Untuk memastikan implementasi yang efektif, Kementerian PKP kini sedang menyusun penempatan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja. Penetapan ini dilakukan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang diatur dalam Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024. "Kompetensi dan dedikasi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penempatan pejabat," tutup Ara.

Dengan strategi yang jelas dan kerja sama antara berbagai sektor, pemerintah optimis program KPR FLPP dan target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor asing, diharapkan akan membantu pemerintah menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks ini, dukungan dari negara-negara sahabat seperti Qatar dan UEA yang juga berkomitmen membantu inisiatif perumahan nasional, dapat menjadi katalisator pencapaian target tersebut. "Kerja sama internasional adalah elemen kunci dalam memperkuat industri perumahan kita," pungkas Ara.